Menjawab tuntutan pengadaan yang berkembang pesat di era modern dengan tetap menjaga pilar pengadaan yang bersih dan transaparan, Katalog Elektronik hadir menjadi media yang tepat dalam mengembangkan e-Government Procurement.
Penggunaan dan pemanfaatan sistem e-Purchasing yang berbasis e-Katalog saat ini sudah diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk meningkatkan pemahaman akan penggunaannya, maka LKPP dan Premmiere.co.id bekerjasama mengadakan Sosialisasi Terhadap Penyelenggaraan Sistem e-Purchasing Berbasis e-Katalog.
Dengan mengusung Tema "PROSES BELANJA EFISIEN DENGAN E-KATALOG ONLINE SHOP LKPP 2018" kegiatan yang dihadiri oleh 500 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar ini terlihat antusias memenuhi ruangan Ballroom Unique Harris Hotel Denpasar.
Acara yang dibuka dengan sambutan hangat oleh Tjok Bagus Pemayun, A.par. MM selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemerintah Bali, pada sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara sosialiasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemahaman para SKPD Kota Denpasar dan berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan dengan baik.
“terimakasih kepada mitra kami Premmiere.co.id yang telah mengadakan acara ini bersama LKPP, kami berharap para peserta dapat mengikuti dengan baik”.
Tjok Bagus juga mengapresiasi cara LKPP yang terus meningkatkan sistem e-Purchasing berbasis e-katalog dengan terus meningkatkan standar pelayanan dan penyelenggaraan sistem.
“sedangkan untuk profesionalisme para Pokja, maka LKPP juga telah mengeluarkan standarisasi ULP atau COE (Center of Excellent) tentunya prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan dapat terwujud untuk menghasilkan pengadaan yang kredibel, akuntabel, dan mensejahterakan bangsa,” terang Tjok Bagus.
Memasuki inti acara, Narasumber dari LKPP yaitu Dwi Wahyuni Kartianingsih selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan, menyampaikan materi pembahasan yang mencakup beberapa poin penting akan konsep e-Katalog, regulasi pelaksanaan e-Katalog , dan Katalog Lokal.
Dengan penyampaian pembahasan dihadapan para SKPD Kota Denpasar, diharapkan mampu memfasilitasi para SKPD untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas akan konsep e-Katalog dan kebijakannya.
Agar lebih menjangkau kebutuhan para pelaku pengadaan, LKPP bersama Premmiere.co.id duduk bersama pada sesi tanya jawab yang digelar. Antusiasme para peserta terlihat ramai dalam memberikan pertanyaan yang menjadi kendala teknis dalam proses pengadaan selama ini berlangsung.
Forum tanya jawab yang digelar menjadi waktu yang dinilai sangat efektif, karena dengan begitu LKPP bisa mendapatkan masukan untuk bisa dijadikan evaluasi dalam peningkatan layanan maupun sistem untuk kedepannya.
Terakhir, Dwi Wahyuni Kartianingsih mengucapkan terimakasih dan apresiasianya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya acara ini. Dwi juga menyebutkan akan pentingnya dukungan LPSE Kota Denpasar dan seluruh SKPD yang telah berperan positif untuk kemajuan dunia pengadaan pemerintah yang jauh lebih baik.
“Kalau LKPP sendiri ngga mungkin bisa seperti ini, maka LKPP berterimakasih sudah membantu hingga saat ini”.
Wednesday, August 8, 2018
Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem E-Purchasing Berbasis E-Katalog
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2018
(46)
-
▼
August
(12)
- Usaha Konstruksi Harus Bersiap Hadapi FTA Pengadaa...
- Pengadaan Logistik Pemilu Gunakan Skema Katalog Se...
- Cara Menghindar dari "Kriminalisasi" Pengadaan
- Pemerintah Indonesia Serius Garap Proyek PLTSa
- Kualifikasi dan Renegosiasi Perpanjangan Kontrak e...
- Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem E-Purchasing Be...
- Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola peng...
- E-Katalog Alkes dengan Kontrak Payung
- Pertemuan WGGP RCEP Sepakat Fokuskan Transparansi ...
- LKPP Kejar Tingkat Maturitas SPIP ke Level 3
- Ekspansi e-Katalog Daerah
- Kontrak Pengadaan Tak Sesuai, Penyedia Bus Jemaah ...
-
▼
August
(12)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment