Hingga saat ini proses Perpanjangan Kontrak Payung/Katalog Alat Kesehatan masih terus berjalan. Proses panjang yang masih berlangsung hingga saat ini sudah memasuki masa berakhirnya Kontrak Payung/Katalog Alat Kesehatan yang jatuh pada 31 Juli 2018 kemarin.
Lalu, bagaimana Direktorat Pengembangan Sistem Katalog menjalankan kebijakannya bagi para penyedia alat kesehatan yang masa kontraknya telah berakhir, namun proses perpanjangan masih terus berlangsung.
Melalui surat yang dikeluarkan, LKPP menerangkan beberapa poin penting yang patut diketahui bagi Penyedia yang telah mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Payung/Katalog, dikutip dari surat resmi yang dikeluarkan LKPP, Lembaga yang mengatur kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah ini menjelaskan aturan pemberian masa perpanjangan kontrak kepada penyedia alat kesehatan.
LKPP memperpanjang masa perpanjangan kontrak sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam perpanjangan Kontrak Katalog kepada para penyedia dengan kontrak katalog yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.
Pada keadaan yang berbeda seperti penyedia yang belum selesai diproses, maka masa berlaku penayangan dalam Sistem Katalog Elektronik akan sementara diperpanjang selama 30 hari kalender atau sampai dengan perpanjangan kontrak katalog selesai.
Akan tetapi, LKPP juga menetapkan lebih lanjut ketentuan perpanjangan kontrak penyedia yang belum selesai masa proses tersebut, seperti pemberlakuan hanya untuk item Alat Kesehatan yang lulus evaluasi/verifikasi dan telah terjadi kesepakatan harga saja yang akan tetap ditayangkan dalam sistem Katalog Elektronik, dan tentunya dengan harga, spesifikasi serta syarat dan kondisi yang sama dengan sebelumnya.
Lebih lanjut, LKPP juga memberlakukan ketentuan lainnya untuk item alat kesehatan yang sudah disepakati turun harga dalam Berita Acara Evaluasi/Verifikasi dan Negosiasi Perpanjangan Kontrak Katalog Alat Kesehatan, namun masih menggunakan harga penayangan sebelumnya, maka Penyedia berkewajiban menyampaikan informasi harga kepada calon pembeli (PPK/Pejabat Pengadaan) untuk menyepakati harga maksimum e-Purchasing adalah sebesar nilai yang telah disepakati dalam Berita Acara Evaluasi/verifikasi dan Negosiasi Perpanjangan Kontrak Katalog Alat Kesehatan.
Lalu bagaimana kebijakan bagi penyedia yang telah mengajukan usulan permohonan Perpanjangan Kontrak Payung/Katalog Alat Kesehatan sebelum berakhirnya Masa Kontrak, tetapi belum mendapatkan undangan proses evaluasi/verifikasi dan negosiasi oleh LKPP.
Untuk keadaan tersebut, maka LKPP juga memberikan perpanjangan masa berlaku penayangan sementara dalam sistem Katalog Elektronik selama 30 hari kalender atau sampai dengan perpanjangan kontrak katalog selesai.
Terakhir, LKPP dalam surat resminya juga menegaskan untuk tidak memperpanjang Kontrak Payung/Katalog dan komoditas/item barang turun tayang pada e-Katalog bagi penyedia yang belum mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Payung/Katalog Alat Kesehatan sampai berakhirnya Masa Kontrak berlaku.
Friday, August 3, 2018
E-Katalog Alkes dengan Kontrak Payung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2018
(46)
-
▼
August
(12)
- Usaha Konstruksi Harus Bersiap Hadapi FTA Pengadaa...
- Pengadaan Logistik Pemilu Gunakan Skema Katalog Se...
- Cara Menghindar dari "Kriminalisasi" Pengadaan
- Pemerintah Indonesia Serius Garap Proyek PLTSa
- Kualifikasi dan Renegosiasi Perpanjangan Kontrak e...
- Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem E-Purchasing Be...
- Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola peng...
- E-Katalog Alkes dengan Kontrak Payung
- Pertemuan WGGP RCEP Sepakat Fokuskan Transparansi ...
- LKPP Kejar Tingkat Maturitas SPIP ke Level 3
- Ekspansi e-Katalog Daerah
- Kontrak Pengadaan Tak Sesuai, Penyedia Bus Jemaah ...
-
▼
August
(12)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment