Pertemuan WGGP RCEP Sepakat Fokuskan Transparansi dan Kooperasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku wakil Indonesia dalam Working Group Government Procurement (WGGP) menghadiri putaran final negosiasi Regional Comprehensive Econonomic Partnership (RCEP) yang berlangsung dari 24-27 Juli 2018 di Bangkok, Thailand.  Delegasi Indonesia yang hadir adalah Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Gusmelinda Rahmi, Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian R. Fendy Dharma Saputra.

Pertemuan tersebut menghasilkan draft final government procurement yang fokus pada transparansi dan kooperasi, namun tanpa membuka akses pasar untuk pengadaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan mandat para menteri ASEAN dalam pertemuan intersesi menteri RCEP ke-5 yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 2018 di Tokyo, Jepang.

Saat itu, para menteri menyetujui untuk menghapus referensi apapun yang berkaitan dengan akses pasar dan menugaskan perundingan pada Working Group Government Procurement untuk membahas usulan kalimat yang meningkatkan kemajuan Chapter (Bab) mengenai pengadaan pemerintah.

RCEP merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang digagas oleh 10 (sepuluh) negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan Singapura) dengan 6 (enam) negara mitra strategis (Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru).

Tujuan utama dari pendirian RCEP adalah untuk memperluas dan menguatkan kerjasama ekonomi di antara negara yang terlibat dalam kerangka pengembangan pasar bebas (free trade area) di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mengintegrasikan pembangunan ekonomi masing-masing negara.