Pemerintah Indonesia Serius Garap Proyek PLTSa

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat serius dalam melakukan penanganan permasalahan sampah. Upaya kerja sama dengan menggandeng Pemerintah Jepang pun dilakukan untuk mempercepat implementasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang berorientasi ramah lingkungan. Pasalnya, Pemerintah Jepang diyakini memiliki kapabilitas dalam penanganan sektor ini, termasuk pengalamannya membangun 1000 PLTSa.

Dalam acara ”The Third Indonesia-Japan Joint Meeting Committee” Senin (06/08) lalu, secara khusus, Luhut pun mengaku senang atas keterlibatan Pemerintah Jepang dalam pelaksanaan program waste to energy di Indonesia. Apalagi dengan perbaikan manajemen dan transparansi serta akselerasi pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, Luhut berharap keterlibatan Jepang dalam proyek-proyek penanganan persampahan dapat semakin diperluas.

”Kami senang kalau Bapak (Pemerintah Jepang) bisa masuk ke Jakarta; Jepang bisa masuk ke Jakarta; bisa masuk di Bandung, bisa masuk di Semarang, di Surabaya, atau di Bali,” ujar Luhut.

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah saat ini pun terus mengebut persiapan dan pengerjaan pembangunan tempat pengolah sampah, di antaranya penyelesaian persiapan proyek pembangunan TPPAS Legok Nangka di Jawa Barat dan ground breaking pembangunan tempat pengolahan sampah di Sunter, Jakarta Utara. Daerah lain yang memiliki skala produksi sampah yang lebih kecil—seperti Labuan Bajo—bahkan sudah berhasil membuat model penanganan sampah.

”Jadi, anak-anak muda kami sudah berhasil membuat suatu model penanganan sampah di sana dan sudah 80% berjalan,” lanjut Luhut.

LKPP dan Pemerintah Jawa Barat

Sementara itu, Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan, kerja sama antara LKPP dan Pemerintah Jawa Barat dalam pendampingan penyiapan proyek pengolahan sampah secara khusus telah berlangsung sejak kepemimpinan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Bahkan, lanjutnya, penyiapan proyek berskema KPBU yang dilakukan oleh Pemprov Jabar ini, diakui Agus, merupakan yang paling maju dan siap untuk dieksekusi dibandingkan dengan proyek KPBU yang digagas daerah lain.

“Sehingga kami mengharapkan PLTSa Legok Nangka ini bisa menjadi pembangkit (listrik tenaga sampah-red) pertama kita di Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama LKPP—atas dukungan MCAI—telah menyelesaikan beberapa tahapan penyiapan proyek Legok Nangka, meliputi penyelesaian kajian prastudi-kelayakan, penyiapan dokumen pengadaan proyek, dan pengerjaan kajian tentang suplai dan transportasi sampah. Di samping itu, Pemprov Jabar dan LKPP juga telah menyelesaikan model dokumen pengadaan sektor sampah—termasuk rancangan kontraknya—serta melakukan peningkatan kapasitas  dan pelatihan kompetensi terhadap aparatur di Pemprov Jabar.

Meski demikian, Agus mengakui bahwa Pemerintah Jawa Barat masih memiliki banyak “PR” untuk menyelesaikan proyek ini. Soal pergantian kepemimpinan, misalnya, Gubernur Jawa Barat dan 6 kepala daerah perlu memperbarui komitmennya terkait biaya kontribusi sampah. Menurut Agus, pergantian kepala daerah selang pesta pilkada beberapa waktu lalu memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan dan program kepala daerah ke depan.

Selain komitmen biaya kontribusi sampah, berdasarkan catatan Agus, persoalan gap layanan pengelolaan sampah, kebijakan amdal, persoalan aset yang dihibahkan Kementerian PUPR kepada Pemprov Jawa Barat juga perlu segera diselesaikan.

“Yang kelima perjanjian jual beli listrik dengan PLN dan yang keenan penjaminan untuk menjaminkan infrastruktur itu kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Nah, itu adalah PR untuk Pemprov Jawa Barat,” pungkas Agus.