Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practice dalam tata kelola pengadaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan BUMN/BUMD dan BLU untuk mengadopsi keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal tersebut mungkin terjadi karena kesulitan untuk mencari rujukan atau referensi best practice yang bisa tepat sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Atau mungkin juga merasa bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih "meyakinkan" bagi pihak eksternal.
Dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: (1) tidak ada satupun kata "BUMN/D" khususnya pada bagian ruang lingkup; dan (2) memberikan pengecualian kepada BLU. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh LKPP menjelang ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, disampaikan bahwa: Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU (diberi kewenangan) penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekadar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) pokok pikiran, yaitu: (1) menegaskan peluang BUMN/D dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan yang berbeda dengan (atau menambahkan ketentuan yang sudah ada pada) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; dan (2) tata cara yang disusun tidak sekadar menaikkan batasan pengadaan langsung.
Terdapat beberapa pendekatan yang sudah diterima secara Internasional yang bisa dipakai dalam menyusun pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN/D dan BLU. Pendekatan tersebut adalah Supply Potitioning Model, Contract Continum dan Supplier Perception Model yang perlu dipahami dalam mengusun Pedoman dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
Saturday, October 13, 2018
Pengadaan Barang/Jasa di BUMN/BUMD dan BLU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2018
(46)
-
▼
October
(10)
- Digitalisasi Bisnis Pengadaan ke Depan
- Modernisasi Pengadaan Publik dari Clerical Work Me...
- Evaluasi Harga dengan Sistem Gugur
- Rakornas Pengadaan 2018
- Panduan Membuat Jadwal Lelang
- Cara Membaca Kurva-S
- Pengadaan Barang/Jasa di BUMN/BUMD dan BLU
- Pembahasan Masa Keterlambatan dan Denda dalam Peke...
- DPR Ketok Palu Anggaran LKPP Naik 55,8 M
- Transformasi Kelembagaan dan SDM UKPBJ
-
▼
October
(10)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment