Mataram - Peran ULP menjadi sangat penting dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan e-katalog lokal, terutama dalam konteks pengawasan dan evaluasi serta identifikasi informasi kinerja penyedia di daerah. Pasalnya, alur pengelolaan e-katalog lokal oleh pokja ULP tidak lagi hanya mencakup proses usulan hingga produk ditayangkan saja, lebih dari itu pokja ULP juga dituntut untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk ketika kontrak payung penayangan produk diperpanjang. Lalu apa saja yang perlu menjadi perhatian pokja ULP terkait dengan pengelolaan e-katalog lokal?.
Direktur Pengembangan Sistem Katalog Emin Adhy Muhaemin menjelaskan, dalam hal pengelolaan e-katalog lokal, salah satu yang perlu dilakukan pokja ULP adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyesuaian harga produk. Sebab, meski telah diikat di dalam kontrak payung, harga produk perlu tetap dievaluasi agar dapat disesuaikan dengan komponen-komponen yang memengaruhi harga pada periode tertentu.
Dalam acara pelatihan bertajuk “Proses Penyusunan Katalog Elektronik” yang diselenggarakan atas kerja sama LKPP dan MCA-Indonesia, Kamis (16/02), Emin menegaskan bahwa penyesuaian harga tidak melulu berkorelasi terhadap kenaikan harga. Ada beberapa komoditas produk yang justru memiliki kecenderungan mengalami penurunan harga, di antaranya produk-produk berbasis teknologi.
”Jadi, Bapak/Ibu sekalian, kalau kita mengenal di dalam kontrak multiyear ada rumus penyesuaian harga yang cenderung naik, sebenarnya di dalam e-katalog tidak (sepenuhnya berlaku-red) demikian. Jadi, ada dimungkinkan turun dan sangat mungkin untuk turun di dalam harga yang ditayangkan di e-katalog,” ujarnya.
Sementara itu, pokja ULP juga memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi kinerja penyedia. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas pelayanan dan purnajual yang diberikan oleh penyedia barang/jasa di daerah. Pasalnya, lanjut Emin, pelaksanaan e-katalog—baik nasional, sektoral, maupun lokal—tidak hanya berorientasi pada harga terbaik, melainkan juga harus memenuhi standar kualitas pelayanan yang baik.
“Sekarang pertanyaannya: layanannya bagus nggak, sih? Jangan-jangan harganya murah, tapi layanannya lambat, responsnya lambat, dipesan 20 cuma dikirim 15-lah,” kata Emin.
Dalam kontrak payung, setiap penyedia pun telah menyetujui perikatan terkait dengan komitmen dan kesanggupan cakupan layanannya. Oleh sebab itu, penyedia berkewajiban memenuhi permintaan ataupun memberikan respons terhadap permohonan pembelian.
“Sebenarnya ini menyangkut soal komitmen dan kinerja penyedia. Jadi, tentu kita—sekali lagi—e-katalog tidak selalu berorientasi pada harga murah, tetapi kita sudah harus bergeser kepada layanan dan kinerjanya juga,” pungkasnya. (eng)
Sunday, February 19, 2017
Peran Penting Pokja ULP dalam Pengelolaan e-Katalog Lokal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2017
(36)
-
▼
February
(11)
- Semangat Berkreasi dan Jiwa Korsa, Kunci Perjuanga...
- E-Katalog LKPP Terbentur Sistem Keuangan Negara
- Permasalahan Kontrak Pengadaan
- LKPP Luncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa Penga...
- Peran Penting Pokja ULP dalam Pengelolaan e-Katalo...
- LKPP dan Badiklat Kemhan Lakukan Kerja Sama Pelati...
- Pengumuman Undangan Peluncuran Awal Mediasi Layana...
- Valuasi Layanan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesai...
- Fokus Empat Rencana di Rakortek LKPP 2017
- Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dalam Pengadaan Barang
- Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpang...
-
▼
February
(11)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment