LKPP Raih BKN Award 2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berhasil meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Award 2018 sebagai salah satu pengelola kepegawaian terbaik untuk kategori Non Kementerian.  Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada  Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya, Rabu (11/07) di di acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kepegawaian di Tangerang, Banten.

Salusra menyampaikan pemberian penghargaan tersebut merupakan keberhasilan upaya LKPP dalam melakukan manajemen sistem kepegawaian. Ia juga memberikan apresiasi yang mendalam kepada tim di bagian kepegawaian dan seluruh pegawai LKPP. “Saya mengucapkan apresiasi teman-teman di kepegawaian kita dan buat semua. ujung tombaknya di kepegawaian, tapi prestasi ini karena hasil kerja keras bersama. “ ungkapnya.

Salusra menganggap, pelaksanaan rekrutmen CPNS LKPP 2017 yang berjalan lancar menjadi poin penting dalam penilaian tim BKN. “Urusan CPNS kita cepat dan sigap, kita melakukan perencanaan dengan matang, baik itu kebutuhan formasi ataupun saat pelaksanaan di lapangan. Banyak yang memuji pelaksanaan tes CPNS kita berlangsung dengan tertib.” Kata Salusra.

Selain itu, Salusra juga menyampaikan bahwa LKPP berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pegawai agar selalu mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. “Rencana kita sdm akan kita tingkatkan kemampuannya, baik itu melalui training dan diklat. Itu akan kita kejar habis. Kan, ada kewajiban ASN mendapatkan diklat 20 jam setahun. “ lanjutnya.

Sebelumnya, Bima mengatakan Rakornas Kepegawaian diadakan untuk dalam rangka mendukung revolusi industri 4.0 dan pemanfaatan teknologi digital bagi sumber daya pemerintah.

BKN menetapkan tujuh kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN Award 2018 ini. Ketujuh kriteria penilaian BKN Award 2018 tersebut meliputi, pertama perencanaan formasi. Kedua, pelayanan pengadaan barang dan jasa, kepangkatan dan pensiun. Ketiga, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Keempat, pemanfaatan Computer Asissted Test (CAT-BKN). Kelima, penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keenam, implementasi penilaian kinerja. Ketujuh, komitmen pengawasan dan pengendalian.