LKPP Bercita-cita Membangun e-marketplace Nasional

 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengungkapkan, LKPP memiliki cita-cita untuk membangun pasar pengadaan nasional untuk pemerintah. 

Pasar tersebut terdiri dari e-tendering dan e-purchasing atau pembelian langsung melalui e-katalog. Khusus e-katalog, LKPP sedang memperluas cakupan dengan mengakselerasi agregasi online shop serta menggandeng kementerian/lembaga untuk membuat katalog sektor serta pemerintah daerah untuk membuat katalog lokal.

“Nanti jika sudah jadi akan dahsyat dampaknya. “ tegas Agus saat membuka pameran pengadan nasional, Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) , Selasa (24/07) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Agus menyampaikan, saat ini produk yang telah tayang di katalog LKPP berjumlah 100 ribu produk. Sementara itu, data smart report LKPP menyebutkan bahwa selama paruh 2018, transaksi e-katalog mencapai Rp. 30 triliun rupiah. Angka ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan belanja pemerintah yang masih terus berjalan. Sebagai gambaran, total transaksi e-katalog 2017 adalah sebesar Rp. 49.7 triliun.

LKPP menargetkan jumlah produk yang akan tayang di katalog bisa mencapai 125.000 hingga akhir 2018. Agus mengajak semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama agar semuanya berjalan lancar. Ia tidak menampik jika masih terdapat kendala untuk menuju ke arah sana, diantaranya adalah persoalan harga.

“Ini memang PR yang berat untuk pemerintah dan penyedia. Ciri e-katalog adalah harus transparan. Merek, spesifikasi dan harga harus dibuka, serta harganya harus diterima oleh pasar. Soal harga memang yang paling susah. Siapa yang bisa menentukan harga? Kalau tidak bisa, LKPP yang akan memaksa untuk membuka harga. “ tegasnya.

Bagi LKPP, tantangan lainnya adalah mewujudkan e-payment dan e-contracting agar sistem pembayaran e-purchasing bisa lebih cepat. Kombinasi ini sedang dirintis oleh LKPP agar penyedia juga dapat merasa nyaman ketika mendapatkan pesanan dari pemerintah, karena prosesnya cepat dan akuntabel.

Pameran pengadaan IPFE 2018 digelar selama tiga hari mulai dari 24 Juli – 26 Juli dengan  menyajikan berbagai seminar dengan tema bervariasi bagi stakeholder pengadaan.  Selain itu, IPFE juga menyelenggarakan pameran produk e-katalog dan produk unggulan dalam negeri lainnya. Pameran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai produk-produk yang dibutuhkan K/L/D/I baik dalam proses pengadaan maupun dalam menyusun kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, LKPP juga turut menyemarakkan pameran pengadaan dengan membuka booth pelayanan publik di Hall C1 dan bersebelahan dengan booth dari Kementerian PUPERA. Pelayanan yang diberikan meliputi pemberian informasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait kebijakan terbaru Perpres 16/2018, mekanisme e-katalog dan konsultasi pengadaan secara tatap muka. Selain itu juga ada pembagian cindera mata berupa pernik-pernik LKPP dan buku Perpres 16/2018 kepada peserta yang secara intens melakukan konsultasi.