Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS bersifat terbuka dan bukan rahasia kecuali rincian HPS per item kegiatan/pekerjaan. Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Oleh karenanya, dalam menyusun harga perkiraan sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun spesifikasi barang (spek) Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, baru menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah secara rinci dan detail menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya.
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Seperti kita ketahui bersama penyusunan HPS ini dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
1. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
2. Informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3. Informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Daftar Biaya/Tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
5. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
7. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
8. Perkiraan Perhitungan Biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (Engineer’s Estimate);
9. Norma Indeks; dan/atau
10. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi dan Kegunaan HPS
1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh prosen) nilai total HPS.
Waktu Penetapan HPS
1. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
2. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Teknik Penyusunan HPS
Teknik untuk penyusunan HPS/OE dapat dilakukan dengan beberapa metoda/cara, antara lain harga pasar, data kontrak di masa lalu, perhitungan Cost of Goods Sold (COGS), harga dari pabrikan, metoda Delphi maupun referensi harga lainnya seperti standar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) ataupun Standar Biaya Umum (SBU) masing-masing daerah/institusi. Perhitungan-perhitungan didalamnya adalah termasuk komponen biaya - biaya, perhitungan Cost of Goods Manufactured, Perhitungan Cost of Goods Sold, Perhitungan biaya material dengan metode First in First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO) ataupun Weight Average. Penyusunan HPS/OE juga harus mempertimbangkan analisa titik pulang pokok atau Break Event Point (BEP) Analysis dengan perhitungan komponen Fixed Cost, Variable Cost maupun Sales.
Wednesday, January 4, 2017
Pengertian HPS dan Teknis Penyusunannya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2017
(36)
-
▼
January
(10)
- Soal Ujian Sertifikasi Ahli PBJ
- Transaksi Katalog Awal Tahun Rp. 1.4 Triliun
- Lelang Proyek Lewat e-Katalog
- Energi untuk Mereformasi Pengadaan
- Awal Tahun 2017, Kepala LKPP Lantik Pejabat Baru
- Lowongan Kerja LKPP Terbaru sebagai Staf Administrasi
- Pengertian HPS dan Teknis Penyusunannya
- Presiden Minta Sistem Lelang Pengadaan Barang/Jasa...
- Mendagri Menghimbau Kepala Daerah Segera Terapkan ...
- KPK Minta Penerapan E-Katalog Harus Terintegrasi L...
-
▼
January
(10)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment