Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo menyatakan transaksi katalog elektronik sebesar Rp. 1.403.664.000 di awal tahun 2017. Sebesar 46.74 triliun dibelanjakan pemerintah untuk pembelian kategori online shop berupa peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, toner dan lain-lain.
Agus menambahkan, e-commerce yang tergabung dalam e-katalog LKPP saat ini berjumlah delapan penyedia, yaitu bhinneka.com, anugrahpratama.com, ayooklik.com, mbiz.com, krisbow.com, officestore.co.id, premiere.co.id dan axiqoe.com. Axiqoe adalah penyedia terbaru yang masuk ke dalam sistem katalog di akhir 2016.
Agus mengapresiasi Axiqoe.com yang bergabung ke dalam e-Katalog LKPP melalui kerja sama dengan e-commerce secara Business-to-Government (B2G) dalam sistem e-katalog.
Seperti yang disampaikan Agus kepada penyedia e-commerce lain yang tergabung dalam katalog, Ia juga meminta agar axiqoe.com berkomitmen agar selalu jujur ketika menjual produknya. “Jujur dalam produk, speknya tidak ingkar sesuai yang dijanjikan, clean, jujur dalam harga, dalam delivery proses dan public service. “ tegas Agus saat mengisi Sosialisasi Belanja Melalui e-katalog, Kamis (26/01) di Jakarta.
Selain itu, berdasarkan praktik pembelian katalog hingga dua tahun yang lalu, LKPP mendeteksi tiga kebutuhan pengguna yang saat ini masih belum diakomodir dengan jelas saat berbelanja di katalog. Ketiga hal tersebut adalah penyediaan barang sekaligus pengiriman, layanan instalasi, training dan layanan purna jual. “Jika (pengguna) menginginkan pasang instalasi (harusnya) harganya sekian, jika hanya barang harganya sekian. Jangan sampai menimbulkan interpretasi yang berbeda. Bisa menjadi sengketa.” Kata Agus.
Lanjutnya, sejak 2013, LKPP memulai pengadaan melalui katalog dengan komoditas kendaraan dan obat-obatan. Komoditas yang ditayangkan semakin banyak setiap tahun. Pada era belanja daring, LKPP “menyeret” para pemain e-commerce untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan pemerintah untuk bergabung ke dalam e-katalog. Saat ini, jumlah produk yang tayang di katalog sebanyak 73.836 item. ”
Presiden Direktur axiqoe.com Sahat Sihombing menyatakan axiqoe.com telah terverifikasi LKPP sejak 9 September 2016. “Sampai sekarang, jumlah item kami yang terdaftar di sana ada seribuan,” ujar Sahat.
Pihaknya sangat mengapresiasi inovasi e-katalog yang dilakukan oleh LKPP. Menurutnya, pemerintah sudah menyikapi dengan perubahan yang terjadi saat ini, dimana perilaku belanja daring sudah sangat jamak di masyarakat. “Orang sudah masuk ke belanja online. Ini harus disikapi oleh dunia usaha, ketika purchasing behaviour dari offline menjadi online. Kita syukuri pemerintah merespon itu dan tidak terlambat. Kita dukung itu dengan membangun dengan cara berbisnis dengan saling percaya dan menjaga kredibilitas dengan baik.” kata Sahat.
Monday, January 30, 2017
Transaksi Katalog Awal Tahun Rp. 1.4 Triliun
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Blog Archive
-
▼
2017
(36)
-
▼
January
(10)
- Soal Ujian Sertifikasi Ahli PBJ
- Transaksi Katalog Awal Tahun Rp. 1.4 Triliun
- Lelang Proyek Lewat e-Katalog
- Energi untuk Mereformasi Pengadaan
- Awal Tahun 2017, Kepala LKPP Lantik Pejabat Baru
- Lowongan Kerja LKPP Terbaru sebagai Staf Administrasi
- Pengertian HPS dan Teknis Penyusunannya
- Presiden Minta Sistem Lelang Pengadaan Barang/Jasa...
- Mendagri Menghimbau Kepala Daerah Segera Terapkan ...
- KPK Minta Penerapan E-Katalog Harus Terintegrasi L...
-
▼
January
(10)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment