Perubahan tren pengadaan pemerintah dari lelang menjadi e-purchasing tak menyurutkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik kecurangan. Meski ada perubahan dalam proses bisnis pengadaan, modifikasi atas modus-modus kecurangan melalui e-purchasing nyatanya masih dapat menjadi celah untuk melakukan praktik kejahatan.
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Setya Budi Arijanta mengungkapkan, praktik ijon yang sering kali ditemukan pada proyek-proyek lelang saat ini bahkan telah dimodifikasi dalam bentuk pemberian ongkos klik. Praktik kecurangan seperti ini dilakukan oleh penyedia untuk memuluskan kesepakatan transaksi pengadaan melalui e-purchasing.
“Kemarin kalau lelang ‘kan ada susu segar, sumbangan sukarela, setengah nggarong. Sekarang sandinya beda, ongkos nge-klik,” ujar Setya saat menjadi pembica pada acara bertajuk “ Membangun Partisipasi Dunia Usaha dalam Menata Pasar Pengadaan yang Bebas Korupsi” beberapa waktu yang lalu, di kantor LKPP.
Beberapa oknum PPK, bahkan, memberikan tekanan (intimidasi) secara tidak langsung dengan ancaman pembatalan transaksi atau mem-blacklist perusahaan yang tidak memberikan ongkos klik. Modus-modus kecurangan seperti ini pada akhirnya mendorong penyedia untuk mengikuti praktik kecurangan.
Dalam proses prakatalog, misalnya, penyedia yang terlibat dalam permainan kotor berkecenderungan melakukan mark-up pada proses negosiasi harga. Pada beberapa kasus, penyedia bahkan berupaya mendapatkan nilai keuntungan yang tinggi dengan memalsukan bukti-bukti struktur harga. Hal ini, menurut Setya, dapat berupa tindakan memanipulasi data ongkos produksi maupun pajak impor barang (PIB).
“Nah, PIB-nya nipu tadi tuh. Kenapa nipu? Karena ada spare untuk ongkos nge-klik, spare untuk ijon,” ungkap Setya.
Selain itu, beberapa oknum penyedia pun masih melakukan kecurangan dalam hal kodifikasi produk. Tindakan koruptif ini dilakukan oleh penyedia online shop dengan menerapkan selisih harga pada produk-produk sejenis yang telah diatur kodifikasinya. Hal ini menyebabkan dua produk sejenis yang tayang di katalog seolah-olah merupakan produk yang berbeda.
“Barang yang sama itu dikodifikasi berbeda, ditambahani (a) atau titik (a), padahal sebenarnya laptop merek ini speknya sama,” imbuhnya.
Nahasnya lagi, pihak penyedia tidak melulu jujur dalam melayani pengadaan pemerintah. Setya menuturkan bahwa beberapa penyedia mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang dipesan. Bahkan, oknum penyedia berusaha mengelabui PPK dengan menempelkan stiker palsu pada produknya.
Kepala LKPP Agus Prabowo pun menekankan pentingnya membangun kepercayaan pada pola kemitraan pemerintah dan penyedia khususnya dalam pengembangan e-katalog. Hal ini, menurutnya, diperlukan dalam mendorong terwujudnya basis pengadaan yang akuntabel dan bersih dari praktik korupsi.
Agus meyakini, baik pemerintah maupun penyedia, tidak dapat bekerja secara sepihak dalam memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas e-katalog. Pasalnya, kedua belah pihak memiliki peran yang besar dalam menciptakan basis pengadaan yang bersih dan transparan, misalnya dalam hal kewajaran harga dan praktik pengadaan yang bebas korupsi
“Karena saya meyakini sebetulnya hidup ini adalah jual-beli kepercayaan saja. Kalau kita sudah hidup tanpa basis trust, wah, capek (dan) sia-sia hidup ini,” ujarnya.
Pada sesi gathering dengan penyedia itu pula, ia pun mengutarakan bagaimana Abdurrahman Wahid—atau yang akrab disapa Gusdur—pernah menyampaikan ungkapan kegetiran akan fenomena korupsi di Indonesia. Gusdur, lanjut Agus, dalam suatu sesi wawancara mengatakan bahwa korupsi sulit diberantas karena memberikan “manfaat”.
“Menurut saya, itu jawaban yang sangat cerdas, tetapi juga menggambarkan kegetiran. […] Bermanfaat, ngurus KTP bayar saja lah, cepat selesai. Jadi, tindakan korup kita itu “bermanfaat” (mempercepat dan mempermudah proses, tetapi dengan cara melanggar aturan-red). Nah, sekarang bayangkan kalau itu dilakukan secara kolektif, pasti runtuh negara!” ungkap Agus.
Home / Unlabelled / Pemerintah Jalin Kemitraan dengan Penyedia, Agus Prabowo: Hidup Ini Adalah Jual-Beli Kepercayaan
Tuesday, February 27, 2018
Pemerintah Jalin Kemitraan dengan Penyedia, Agus Prabowo: Hidup Ini Adalah Jual-Beli Kepercayaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment