Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Sosialisasi terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pengisian Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2018 untuk TNI AD yang diselenggarakan di ruang serbaguna, Gedung LKPP, Kuningan Jakarta Selatan. Sosialisasi yang berlangsung mulai tanggal 16 sampai dengan 19 januari 2018 ini dilaksanakan dalam dua gelombang dan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 januari sampai 2 Februari 2018.
Acara yang diikuti oleh 232 anggota TNI AD ini dibuka oleh Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD, Brigjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo. Ia berharap agar para peserta dapat memanfaatkan sosialisasi tersebut sebaik mungkin guna menambah wawasan serta keterampilan yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal ketika menjadi anggota kelompok kerja maupun pejabat pengadaan di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
“Berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pasal 106 mengenai pengadaan barang/jasa yang diadakan secara elektronik, diwajibkan bagi TNI AD untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik, khususnya bagi pengadaan barang/jasa non alutsista,” terang Isdarmawan.
Sampai saat ini, setidaknya ada 61 Satuan Kerja di TNI AD yang telah melaksanakan lelang melalui elektronik sebanyak 494 paket pengadaan. Tak hanya itu, Ia juga mengatakan bahwa selama ini Satuan Kerja di TNI AD telah melaksanakan tugas nya dalam melakukan pengisian data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan baik, hal ini terbukti pada data tahun anggaran 2017 yakni seluruh Satuan Kerja di TNI AD telah melaksanakan pengumuman RUP ke dalam aplikasi sebanyak empat ribu paket kegiatan.
Ia juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk bisa melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan juga tidak lupa mengisi data SiRUP, karena sistem pengadaan secara elektronik tidak akan bisa dilakukan apabila data tidak terisi di SiRUP.
Kepala LKPP, Agus Prabowo menjelaskan menjelaskan bahwa LKPP saat ini memiliki peran dalam mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang juga merupakan bagian dalam upaya mereformasi keuangan negara.
Ia juga mengatakan bahwa dahulu kala image bidang pengadaan sangat erat kaitannya dengan serba administrasi, birokrasi dan tempatnya orang korupsi, namun lain halnya dengan pengadaan dewasa ini.
“Pengadaan merupakan pekerjaan manajerial, pekerjaan profesional, tempatnya spesialis bekerja. Bukan hanya belanja, tetapi juga investasi serta bisa meningkatkan persaingan usaha dan meningkatkan daya saing nasional,” ungkap Agus.
Untuk mencapai itu, LKPP selalu mencari inovasi baru yang intinya untuk mempermudah, mempercepat namun tetap akuntabel.
“Nah, zaman sekarang ada senjata baru, namanya elektronik! Yaitu IT (information technology) dan juga electronic transaction,” tambah Agus.
Ia juga menjelaskan bahwa dunia saat ini sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi, sedemikian rupa apabila tidak ikut berperan di dalamnya, maka hanya akan menjadi penonton dan ketinggalan. Namun, saat ini sudah ada berbagai macam produk yang dikembangkan LKPP untuk turut berperan mengikuti perkembangan zaman yang nantinya akan disosialisasikan kepada peserta kegiatan, seperti SPSE dan juga SiRUP.
Nantinya, para peserta sosialisasi juga akan diajari untuk mengalami sendiri untuk menjalankan sistem yang ada sampai benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, ia berharap agar para trainer dapat menjelaskan sedetail mungkin dan peserta juga harus bertanya apabila ada hal yang kurang jelas kepada para trainer.
Ke depannya, Kepala LKPP menerangkan bahwa TNI AD dan LKPP akan menandatangani SLA (Service Level Agreement). “Kita akan bersepakat untuk melakukan service dalam level tertentu, kalau sudah banyak yang dilatih”.
Apabila semuanya sudah dilaksanakan, Agus berharap agar dapat ditularkan kepada jajaran TNI lainnya, seperti Angkatan Udara maupun Angkatan Laut dan LKPP akan siap membantu.
“Inti dari semua ini adalah keterbukaan, transparansi, dan di era sekarang, semakin kita transparan, semakin kita dicintai oleh rakyat,” pungkas Agus.
Tuesday, January 23, 2018
LKPP Bekali TNI AD Ilmu Pengadaan Lewat Pelatihan SPSE dan SiRUP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment