Reformasi Birokrasi

Dalam lingkup organisasi yang memiliki struktur dan bermacam watak manusianya, pola kerja yang sudah dalam kategori zona nyaman kadang malah bisa menghambat. Apalagi tuntutan jaman di era revolusi digital bergerak cepat. Mau tidak mau, harus beradaptasi agar tetap relevan.

Sama halnya dengan organisasi pemerintah. Institusi yang bertujuan untuk melayani masyarakat ini juga dituntut bergerak cepat. Maka pola kerja dan pelayanan yang "business as usual" semakin tidak relevan dan ketinggalan jaman. Pemerintah harus beradaptasi, mengadopsi dan berinovasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang hadir di sekelilingnya.

Perubahan ke arah yang lebih baik tidak semata-mata hadir dari perilaku kerja yang biasa-biasa saja. Sikap ini membutuhkan penggerak yang bisa mendobrak rutinitas, inovatif. Motor-motor penggerak ini yang  senantiasa hadir, mengingatkan, dan mengajak untuk selalu berinovasi dan berjalan di jalur yang benar dan pada akhirnya mempercepat perubahan dalam organisasi.  Agen perubahan reformasi birokrasi itu hadir, membawa semangat birokrasi yang sederhana, lincah, cepat dalam melayani, bebas dari perilaku koruptif dan efisien.

Disinilah kredo "Mana Bisa Kalau Biasa-Biasa Saja" tertanam dalam diri 16 agen perubahan RB LKPP yang baru saja ditunjuk oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Mereka ditunjuk sebagai wakil pimpinan  untuk membiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa saja.

Tantangannya tentu besar karena harus menjadi role model, selain harus menjadi panutan, mengarahkan, memfasilitasi, mereka juga harus siap menegur apabila terdapat perilaku yang menghambat. Hal ini akan mudah jika yang ditegur adalah rekan kerja, namun bagaimana jika itu adalah atasan atau yang tingkatannya lebih tinggi?


Zulfandi, agen perubahan RB di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengatakan, reformasi birokrasi dapat berjalan dengan dukungan komitmen pimpinan. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus dapat mengedepankan empati bukan hukuman. "Kita ajak diskusi baik-baik berdua atau di tempat yang sepi. Beri mereka pengertian agar mau berubah, karena semua ini adalah demi kepentingan organisasi dan masyarakat. " katanya saat berbagi pengalaman dalam RB Expo di LKPP, Jumat (16/08).

Di sisi lain, Budi Sulistiyo, agen perubahan RB di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, di tempatnya jumlah agen perubahan ditargetkan berjumlah 20% dari populasi. Perubahan yang dilakukan juga tidak melulu soal pelayanan dan perilaku, tetapi juga tentang penghematan karena hal itu juga menyentuh persoalan efisiensi birokrasi. Ia mengatakan, langkah yang dilakukan pihaknya adalah dengan merasionalisasi 216 aplikasi menjadi hanya 19 aplikasi. Dan baru-baru ini, untuk mendukung program lingkungan hijau, pihaknya menguji coba kantor bebas sampah plastik setelah sebelumnya berhasil mengkampanyekan kantor bebas minuman kemasan. "Dari banyakanya perubahan yang dilakukan sampai saat ini sudah ada penghematan sebesar 8.7 triliun. " katanya.

Di LKPP sendiri, agen perubahan dari Biro Umum dan Keuangan, Disty Putri, mencanangkan perubahan terkait kemudahan bagi PPK untuk memberikan persetujuan walaupun sedang tidak di kantor, melalui aplikasi SiMPUL (Sistem Pengendalian Up dan LS Bendahara). Sehingga laporan pertanggungjawaban dari PPK bisa tetap diproses sesuai waktu yang seharusnya.

Sedangkan agen perubahan dari Pusdiklat PBJ, Angga Widita, mencoba untuk mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jika ada nota dinas atau undangan yang memerlukan review atasan, dilakukan melalui dokumen sharing, sehingga hanya diperlukan satu lembar kertas baru untuk mencetak, sedangkan untuk paraf koordinasi dicetak dengan menggunakan kertas bekas.

RB adalah langkah awal penyelenggaraan sistem untuk pelayanan yang lebih baik, dengan mengajak lingkungan sekitar agar nilai-nilai tersebut diimplementasikan dengan lebih baik.