LKPP Hadiri International Public Procurement Workshop di Korea Selatan

Maret lalu, LKPP mendapat kunjungan dari Public Procurement Service (PPS) Korea dalam gelaran Lokakarya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola IT Pemerintah. Tak berapa lama, LKPP melakukan kunjungan balasan dengan menghadiri International Public Procurement Workshop on Cross-Border Participation and e-Procurement 25-27 April di Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX), Korea Selatan.

Kunjungan balasan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara langsung kondisi pengadaan secara elektronik yang ideal di PPS serta berdiskusi langsung terkait permasalahan serta tantangan penerapan e-Government Procurement dengan ahli pengadaan dari berbagai organisasi pengadaan di berbagai Negara.

Dalam kunjungan yang dilaksanakan selama tiga hari itu sejumlah agenda dilakukan tim LKPP dengan tim PPS Korea. Salah satunya adalah penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara dua pihak yang sudah terjalin sejak 2013. Salah satu bentuk kerjasama yang sudah didiskusikan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia LKPP khususnya terkait TI pengadaan yang nantinya akan dilanjutkan dengan rencana pertemuan diskusi antara dua pihak di bulan November.

Selain itu juga ada sesi Lokakarya Internasional di hari pertama, yang didalamanya diisi dengan beberapa paparan mengenai pengadaan secara elektronik di Korea. Paparan pertama dari WTO yang disampaikan oleh Jianning Chen (Legal Affairs Officer) adalah "WTO Agreement in Government Procurement (GPA) - An Enabling Tool for Participating in Global Procurement Market". Paparan kedua dari ADB yang disampaikan oleh Galiya Ismakova (Head of Consulting Services Unit) adalah "2018 International Public Procurement Workshop on Cross-Border Participation an e-Procurement".

Dilanjutkan dengan Paparan ketiga dari EEC yang disampaikan oleh Anatoliy Filonov (Deputy Head of Department) adalah "Regulation of Government/Municipal Procurement in the Eurasian Economic Union". Paparan keempat dari ITC yang disampaikan oleh Christian Delachenal (Senior Market Analyst) adalah "ITC Procurement Map: Enhancing the Understanding of Public Procurement Market". Paparan kelima dari EC yang disampaikan oleh Lucian Cernat (Chief Trade Economist) dan Paparan keenam dari OGP yang disampaikan oleh Ivygail Inzon Ong (Partnership and Event Consultant).

Dihari kedua kunjungan Tim LKPP mendapatkan materi paparan mengenai mengenai model hukum atau peraturan melalui best pracitices of procuremenet policy tools yang disampaikan oleh Procurement Law in Korea yaitu Prof. Daein Kim. Paparan ini menjelaskan bahwa beberapa negara di dunia sudah mengadopsi sistem KONEPS dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, tim dari PPS Korea juga menjelaskan mengenai model dari law of procurement yaitu aturan dan tujuan dari PPS. Model yang dimaksud mengutamakan peran penggunaan TI dalam pengadaan secara elektronik yang selanjutnya dapat meningkatan partisipasi dan kompetisi, efisiensi terhadap biaya dan waktu, dan peningkatan integritas.

Penggunaan TI dalam pengadaan secara elektronik tidak akan lepas dari inovasi. Dalam hal ini PPS Korea mengundang beberapa perawakilan negara untuk berbagi mengenai inovasi yang dibuat di beberapa negara. Adapun negara yang turut berbagi informasi diantaranya adalah PPI (Public Procurement for Innovation) Korea yang memaparkan mengenai evolusi dari KONEPS, lingkup bisnis pada penerapan belanja daring, dan program inovasi pengadaan Korea, serta hasil benchmarking dari beberapa negara dimana salah satunya, China.

GSA (General Services Admnistraton) merupakan paparan mengenai konsep sistem dan melakukan simulasi langsung. Chile Compra menjelaskan inovasi pengadaan secara elektronik disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan.

Kunjungan LKPP di PPS Korea diakhiri dengan diskusi mengenai praktik-praktik terbaik pengadaan secara elektronik, fitur baru dalam sistem e-gov procurement serta tantangan dan implementasinya