LKPP Resmikan IPFE 2017

Jakarta –IAPI Procurement Forum & Expo 2017 secara resmi  dibuka oleh Kepala LKPP Agus Prabowo. Expo yang mempertemukan penyedia barang/jasa pemerintah dengan stakeholder pemerintah ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 17-19 April 2017 di Hall C1 – C2 JIExpo Kemayoran Jakarta. Dalam sambutannya, Agus memberikan sedikit “bocoran” tentang aturan terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan perubahan keenam Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ia mengatakan ada lima poin “bocoran” tentang kemana arah pengadaan barang/jasa pemerintah dalam perpres terbaru ini.  Pertama, menyederhanakan/meringkas pasal-pasal dalam struktur perpres, kemudian mengubah paradigma “paling efisien” menjadi value for money. Ketiga, mengadopsi mekanisme pasar, lalu membentuk lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan yang terakhir adalah memperkenalkan lembaga independen pengadaan/ procurement agent. ‘”Di dalamnya  (perpres) hanya mengatur norma.  Norma itu adalah kaidah-kaidah hukum.” kata Agus.

Jika aturan tersebut disahkan, Agus mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan pengadaan untuk bersiap-siap menghadapi kebijakan yang lebih terbuka dan transparan yang bisa disebut crowd control.  Ia mencontohkan e-katalog LKPP yang memiliki ciri-ciri sifat crowd control. “Speknya dibuka, harganya dibuka, penyedianya dibuka, NPWP dibuka, alamatnya dibuka, siapa orangnya itu’, pungkasnya.

IPFE 2017 dimeriahkan 53 vendor perusahaan yang terbagi menjadi 80 booth dan 63 seminar yang tersedia sekitar 6.000 kursi khusus peserta seminar dengan narasumber diantaranya Kepala LKPP Agus Prabowo, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan  Umum LKPP Fadli Arif, CEO Transprocure Phillipines Charly Villasenor, dan lain-lain.

LKPP juga turut memeriahkan kegiatan IPFE 2017 dengan membuka booth membuka booth pelayanan informasi. Pelayanan difokuskan sebagai ajang komunikasi, pemberian informasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait beberapa hal diantaranya, kebijakan/regulasi terbaru LKPP, mekanisme e-katalog dan konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara tatap muka.