Kementerian PUPR Lelang 7 Ruas Jalan Tol dengan Total Investasi Rp151 T

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada tahun 2019 ini akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi keseluruhannya sebesar 151,13 triliun melalui sistem LPSE Kementerian PUPR www.lpse.pu.go.id.

Kepala BPJT Danang Parikesit menyebutkan, ketujuh ruas tol yang akan dilelang adalah Jalan Tol Semanan – Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km(, Kamal – Teluknaga – Rajeg sepanjang 38,6 Km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km, Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta – Bawen sepanjang 77 Km, Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 Km dan Balikpapan – Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 Km.

“Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain,” kata Danang sebagaimana dikutip portal Kementerian PUPR, Senin (22/7).

Menurut Kepala BPJT itu, keterlibatan swasta  melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.

Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Sebelum ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.

“Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu