Proses penyelidikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan, khususnya pengadaan, perlu dilakukan secara selektif. Sebab, pada praktiknya, penyelidikan yang dilakukan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum sering kali menyebabkan kekhawatiran di kalangan pejabat pengadaan.
Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan bahwa dalam ekosistem pengadaan, dukungan penegakan hukum yang tepat menjadi pilar penting dalam pelaksanaan praktik pengadaan nasional. Namun, menurutnya, ketidaktepatan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat yang menyoal praktik pengadaan dan terlalu dini-nya aparat penegak hukum masuk dalam ranah pengadaan dinilainya menjadi salah satu penyebab terjadinya stagnasi pengadaan.
Lebih parah lagi, beberapa oknum pun diduga ”memelihara” lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan dalih untuk membuat aduan masyarakat.
“Begitu diadukan, datanglah APH. APH-nya memanggil. Ya, cuma memanggil, Pak,dimintai keterangan, tetapi bagi pelakunya itu lain. Stres itu, Pak. Akibatnya, banyak insan pengadaan itu tidak berani bekerja,” lanjut Agus.
Di depan peserta in house training TP4D yang diadakan di Bandung, Senin (20/03), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi pun menjelaskan bahwa Presiden telah menerbitkan instruksi yang ditujukan kepada aparat penegak hukum untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memilih jalur administrasi.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Presiden pun memberikan arahan kepada aparat penegak hukum, di antaranya tidak memublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan, menggunakan pendapat dan/atau keterangan ahli dari instansi yang berwenang, dan memberikan pendampingan maupun pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Oleh karena itu, sebagai tim yang dibentuk untuk mengawal percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran di Indonesia, ujar Agus melanjutkan, TP4D diharapkan dapat melakukan pendampingan dan membantu mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di ranah pengadaan.
“Jadi, sebenarnya di situlah TP4D. Jadi, memang yang ideal itu sebenarnya pendampingan secara terus-menerus. Nah, dalam upaya itu, LKPP melalui direktorat-nya Pak Setya ini juga akan melakukan berbagai langkah pendampingan. Pada intinya, LKPP ingin mendekatkan diri, dengan dunia kejaksaan, dengan dunia kepolisian, dan juga dengan dunia auditor,” pungkas Agus.
Sementara itu, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta menekankan, dalam pelaksanakan pendampingan, pihak kejaksaan dapat bekerja sama dengan tim teknis agar evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif. Sebab, kegiatan evaluasi pada beberapa pekerjaan memerlukan kepakaran tertentu yang sering kali tidak dimiliki oleh TP4D.
Di samping itu, lanjut Setya, hal ini sangat diperlukan untuk menghindari penetapan tuntutan yang keliru. ” Jadi, kalau nggak paham, ya, panggil orang (yang memiliki kepakaran). Alhamdulillah, pengalaman kita pendampingan—kalau itu banyak ahlinya—itu signifikan sekali, Pak, hasilnya,” ujar Setya [sic!].
Pada kesempatan itu, Setya juga mengharapkan, pihak kejaksaan dapat menyampaikan kriteria penetapan dakwaan secara transparan. Keterbukaan atas kriteria penetapan ini diperlukan sebagai bahan pembelajaran masyarakat sekaligus menciptakan transparansi dalam konteks tertib hukum.
”Kita pengen-nya, mbok ya, kriterianya itu dipampang di kejaksaan: kriteria turut serta, ikut membantu, atau otak kejahatan (mengepalai suatu kejahatan-red)—ini khusus untuk pengadaan—supaya insan pengadaan itu belajar,” lanjutnya.
Di luar konteks tersebut, diakui Setya sering kali ada dua hasil audit yang berbeda yang digunakan sebagai justifikasi dalam penetapan dakwaan, terutama ketika kasus yang sama diselidiki dan diaudit oleh dua instansi yang berbeda. Sayangnya, ketika diklarifikasi mengenai adanya perbedaan hasil audit ini, kebanyakan auditor beralasan bahwa hasil audit tersebut merupakan bentuk justifikasi profesionalisme.
”Saya sering dikomplain sama jaksa. ’ini total loss, di sini enggak, sedangkan ini setengah total loss setengah enggak,” pungkas Setya.
Wednesday, March 29, 2017
Kawal Pengadaan Melalui Penegakan Hukum yang Tepat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Alokasi anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Untuk anggaran 2021, alokasinya sudah ha...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui ...
-
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang diterima LKPP hingga saat ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aki...
-
Forum Komunikasi Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ( jabfung pengelola PBJ ) menjadi ajang bagi pejabat fungsional untuk sa...
0 comments
Post a Comment