Tiga produk lokal Kota Medan berupa ready mix, beton cor dan aspal penetrasi resmi tayang dalam komoditas katalog lokal Kota Medan. Penayangan dalam katalog dilakukan usai penandatanganan kontrak katalog antara Sekretaris Pemkot Medan Syaiful Bahri dengan empat penyedia barang/jasa yaitu PT. Rapi Arjasa, PT. Trimurti Perkasa, PT. Abadi Beton, dan PT. Sanobar Gunajaya, Senin (24/9) di Kantor Walikota Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan realisasi kelanjutan nota kesepahaman antara Pemkot Medan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Maret lalu.
Direktur Pengembangan e-Katalog LKPP Emin Muhaemin mengatakan bahwa pelaksanaan katalog elektronik lokal melalui e-purchasing mulai menggeser dominasi proses tender di Kota Medan. “Belanja langsung lewat katalog. Dan e-Katalog ini kurang lebih mirip beli di online shop. Dimana kita tinggal klik, klik, klik.” kata Emin.
Informasi dalam situs e-katalog LKPP, terdapat 16 komoditas yang sudah siap dibeli Pemkot Medan melalui katalog lokal, yaitu jenis aspal penetrasi 60/70, Beton Cor K 125, Beton Cor K 175, Beton Cor K 225, Beton Cor K 350, Ready Mix K 125, Ready Mix K 175, Ready Mix 225, Ready Mix K 275, serta Ready Mix K 350.
LKPP mengharapkan dengan kemudahan membeli secara online, pengadaan barang/jasa bisa distandarkan melalui katalog elektronik lokal. Sehingga, frekuensi tender semakin hari semakin berkurang.
Emin mengingatkan bahwa kegiatan penandatanganan kontrak katalog elektronik lokal sebagai tonggak utama Pemkot Medan untuk memasukkan produk-produk penyedia katalog berikutnya. “Mudah-mudahan bisa lebih cepat sehingga proses katalog ini menjadi kegiatan yang rutin kita lakukan.” harap Emin.
Dalam kesempatan yang sama, Syaiful mengatakan penerapan katalog elektronik lokal sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diwajibkan dapat berjalan dengan cepat serta jaminan kualitas dan harga terbaik dari penyedia.” tegas Syaiful.
Selain itu, Pemkot Medan berupaya fokus terhadap perkembangan infrastruktur daerah dan memperluas penyediaan barang/jasa produk usaha mikro, kecil dan menengah.
Kepala Satuan Tugas Wilayah I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Julian Superani berpendapat bahwa penandatanganan kontrak katalog elektronik lokal menjadikan benchmark bagi seluruh perangkat daerah di wilayah Sumut. “Mudah-mudahan ini menjadi titik awal pelaksanaan katalog elektronik lokal di Sumut.” sambung Julian.
Dalam hal ini, Julian menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah di wilayah Sumut dapat mengikuti jejak langkah Pemkot Medan sehingga nantinya pemerintah daerah di Indonesia juga dapat saling melengkapi dalam hal pengadaan barang/jasa dengan cepat dan mudah.
KPK juga mengharapkan masyarakat dan beberapa media dapat mengawasi proses pengadaan barang/jasa di Pemkot Medan sehingga terpacu untuk mencegah korupsi.
Thursday, September 27, 2018
Pengadaan Aspal dan Beton Cor Lebih Mudah dengan e-Katalog
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
-
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa k...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
-
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa k...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
-
Mempertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa k...
0 comments
Post a Comment