Jakarta - Penggunan smartphone yang masif dan pergeseran makna jurnalisme, mendorong munculnya jurnalisme media sosial (medsos). Saat ini istilah, social media journalism atau jurnalisme media sosial sudah tidak asing lagi di berbagai kalangan pekerja media dan kehumasan lembaga. Maka mengenali karakter pengguna setiap platform media sosial menjadi kunci penyusunan konten yang sesuai.
”Kita harus siap melakukan perubahan terutama kita yang bergerak di bidang media, kehumasan, dan periklanan.” Ujar Pemred Trijaya MNC Network Gaib Maruto saat memberikan pelatihan jurnalistik dan sosial media, Kamis (30/08) di Media Center LKPP, Jakarta.
Pelatihan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini tak hanya membahas karakter media sosial, namun juga tips dalam mengelola media sosial yang efektif dan efisien. Salah satunya dalah bagaimana membuat konten dan berinteraksi dengan pengikut atau follower. “Intinya jika kita ingin membuat Brand Image/Brand Personality maka bangunlah media sosial sesuai yang kita inginkan, sesuai visi misi, dan karakter LKPP. Termasuk kalau kita mau follow-follow (mengikuti akun-red) juga”, ungkap Gaib.
Untuk itu, ia menekankan bahwa setiap institusi harus memiliki pegawai khusus sebagai administrator akun media sosial dengan personifikasi tertentu. Personifikasi sendiri penting sebagai sebuah karakter pakem dalam mengoperasikan media sosial, baik membalas komentar audiens maupun operasional akun sehari-hari. “Misal LKPP ini berkarakter santai tetapi serius, maka disesuaikan.”ujar Gaib.
Menurutnya, LKPP harus mampu mendekatkan diri dengan para penyedia dan stakeholder lewat konten-konten di media sosialnya, seperti Twitter dan Instagram.”Pesan yang kita mau sampaikan ke publik, stakeholder, dan orang yang membutuhkan harus sesuai karakter LKPP, perbanyak foto, gambar, grafis,tips, guidance terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.” tutup Gaib.
Tuesday, September 4, 2018
LKPP Adakan Pelatihan Jurnalisme Media Sosial
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
-
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta jajaran pemerintah K/L/PD untuk memanfaatkan e-procurement dalam belanja negara....
-
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practic...
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meng...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengikuti pembekalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)...
0 comments
Post a Comment