Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui alokasi penambahan anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2019 sebesar Rp 55,8 miliar. Hal ini meningkatkan total alokasi anggaran LKPP di tahun 2019 menjadi Rp 268,9 miliar.
Alokasi tersebut nantinya akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keputusan ini diambil pada saat LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada rabu (18/09).
Rapat Dengar dihadiri oleh Plh. Kepala LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Salusra Widya serta Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Robin Asad Suryo.
Monday, October 1, 2018
DPR Ketok Palu Anggaran LKPP Naik 55,8 M
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
Blog Archive
-
▼
2018
(46)
-
▼
October
(10)
- Digitalisasi Bisnis Pengadaan ke Depan
- Modernisasi Pengadaan Publik dari Clerical Work Me...
- Evaluasi Harga dengan Sistem Gugur
- Rakornas Pengadaan 2018
- Panduan Membuat Jadwal Lelang
- Cara Membaca Kurva-S
- Pengadaan Barang/Jasa di BUMN/BUMD dan BLU
- Pembahasan Masa Keterlambatan dan Denda dalam Peke...
- DPR Ketok Palu Anggaran LKPP Naik 55,8 M
- Transformasi Kelembagaan dan SDM UKPBJ
-
▼
October
(10)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
0 comments
Post a Comment