Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait katalog daerah pada hari kamis (05/06) di Bandung, Jawa Barat. Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, nantinya produk – produk lokal yang ada di Jawa Barat bisa masuk ke dalam e-katalog daerah dan kemudian dibeli oleh pemerintah.
Agus menjelaskan bahwa e-katalog daerah yang akan ditayangkan merupakan barang yang sifatnya kelokalan dan lingkup pergerakannya hanya di sekitar provinsi Jabar. “Sebab apabila digerakkan terlalu jauh akan menjadi mahal. “ kata Agus.
Namun, Ia menyebut, nantinya, katalog lokal ini dapat dipromosikan secara nasional agar dapat dibeli oleh daerah lainnya.
E-katalog terdiri dari e-katalog nasional, e-katalog daerah dan e-katalog sektoral. . Selain itu, Agus optimistis bahwa ke depannya Indonesia akan memiliki national e-marketplace terbesar di dunia.
“Jika produk di e-katalog sudah memiliki jutaan item, maka beban tender akan berkurang. Kemudian tender akan terpaksa dilakukan manakala barangnya tidak ada di pasar. Itu adalah yang menjadi cita-cita besar kami di LKPP, pengadaan akan shift dari dunia tender menjadi dunia market.” terangnya.
Oleh karena itu, kerja keras LKPP harus mendapat dukungan yang sama dari provinsi Jabar dalam memuwudkan katalog daerah. Dukungan itu terutama berupa terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) di Provinsi Jabar sebagai pusat keunggulan pengadaan di bumi priangan.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan siap mendukung jalannya pengembangan e-katalog daerah, Ia juga meminta agar jajaran Pemprov Jabar bisa memanfaatkan moment tersebut dengan baik, sehingga nantinya dapat menyampaikan kepada yang lainnya.
Monday, July 9, 2018
Pemprov Jabar Sepakat Kembangkan e-Katalog Daerah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Pages
Intro AD
POPULER
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
Powered by Blogger.
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
Blog Archive
-
▼
2018
(46)
-
▼
July
(8)
- Peraturan Tarif Pajak PPh UKM terbaru 2018
- LKPP Bercita-cita Membangun e-marketplace Nasional
- Ini Dia Tantangan Menjadi Pimpinan Tinggi Madya LKPP
- Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Butuh Per...
- LKPP gandeng Pemprov Sulsel Kembangkan Katalog Lokal
- LKPP Raih BKN Award 2018
- 13 Aturan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pemprov Jabar Sepakat Kembangkan e-Katalog Daerah
-
▼
July
(8)
About Us
Slider
Follow Us
Sports Videos
Post AD
Animation Trailers
Advertisement
Home AD
Popular Posts
-
Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam masa pra kontrak adalah menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ada...
-
Evaluasi harga sistem gugur adalah metode evaluasi harga yang paling banyak digunakan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainny...
-
Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa , panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perlu dik...
-
Masa keterlambatan adalah masa dimana Penyedia diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Mas...
-
Pelelangan, adalah salah satu metode pemilihan yang diharapkan menjadi sarana persaingan yang sehat diantara para Peserta Pelelangann. Terda...
-
Aparat pengawasan semakin diperlukan untuk mengawal pelaksanan pengadaan ke depan, terutama dengan semakin besarnya tuntutan transparansi da...
-
Puluhan praktisi hukum, pejabat biro hukum dan akademisi hukum bertemu dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan Kontrak ...
-
Pemberlakuan iklim usaha pengadaan yang transparan, khususnya di sektor jasa konstruksi, masih terkendala sistem dan data yang belum terinte...
-
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Ang...
-
Perpustakaan LKPP kembali merayakan Hari Kunjung Perpustakaan dengan menggelar Annual LKPP Library Festival 2018 atau “ALive”, Jumat (14/9)....
0 comments
Post a Comment