Sulut Siap Terapkan Konsolidasi dan Probity Advice

Manado – Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara M. Rudy Mokoginta mengharapkan modernisasi pengadan dapat memperkuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di wilayahnya. 

“Dengan adanya kegiatan modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui konsolidasi dan probity advice diharapkan proses pengadaan barang/jasa di wilayah Sulawesi Utara dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pengadaan.” Kata Rudi saat membuka kegiatan “Sulut Hebat Menuju Modernisasi Pengadaan Dengan Mewujudkan Value For Money” di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Selasa (19/9).

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan percepatan dan pengadaan yang bersih, Sekda Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Sulawesi Utara  dan LKPP menandatangani Komitmen Bersama tentang Modernisasi Pengadaan: Konsolidasi Pengadaan dan Probity Advice Mewujudkan Value for Money Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo menyampaikan tiga hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Pertama, pengadaan modern bercirikan mudah, cepat dan akuntabel tanpa menghilangkan prinsip–prinsip pengadaan. “Value for money harganya mencerminkan kualitas dan menyepakati langkah bersama dalam rencana aksi daerah melalui konsolidasi pengadaan dan probity advice.” Kata Agus.

Kedua, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan segera diganti dan saat ini sudah di tangan Presiden. Ketiga, konsep e–marketplace pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari tiga jenis e-katalog yaitu katalog nasional, katalog sektoral dan katalog daerah.” Ini akan berkembang terus sehingga mekanisme pelelangan akan berkurang.” ungkap Agus.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari “Rencana Aksi Daerah: Modernisasi Pengadaan untuk Mewujudkan Value for Money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” di Bali beberapa waktu lalu.  Acara ini dihadiri oleh jajaran Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, ULP/LPSE dan Inspektorat  Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Sulawesi Utara.

Selanjutnya, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Tomi Hutomo, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP M. Aris Supriyanto dan dipandu oleh Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Jemmy Ringkuangan sebagai moderator.